PRAYAPOST.COM – Lombok Global Institute (Logis) menggelar diskusi publik yang mengangkat tema “Bandung Bondowoso RAPBD 2025.” Diskusi tersebut digelar di Bhumi Resto Mataram, Selasa, 24 Desember 2024.
Dalam diskusi tersebut dimoderatori Abdul Majid serta menghadirkan tiga narasumber, masing-masing Plt Inspektorat NTB, H. Wirawan Ahmad, Anggota DPRD NTB, H. Muhammad Aminurulah dan Pengamat Ekonomi Dr. H. Iwan Harsono.
Direktur Logis, M. Fihiruddin saat membuka acara mengatakan mengangkat tema tersebut karena pembahasan RAPBD NTB sangat cepat persis seperti legenda Bandung Bondowoso yang membangun seribu candi dalam satu malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kenapa Logis mengangkat RAPBD 2025 karena laporan investigasi kami, pembahasan RAPBD cepat kilat, seperti Bandung Bondowoso yang dipaksa mendirikan candi dalam satu malam. Seperti kereta cepat Bandung-Jakarta,” katanya.
Sebagai informasi, pembahasan APBD 2025 dibahas oleh Anggota DPRD NTB sebelumnya, bukan anggota baru. Kemudian terjadi penurunan tahun 2025 dibanding 2024. APBD 2025 sebesar 5,7 triliun, sementara 2024 sebesar 6,8 triliun.
*Target APBD Realistis*
Plt Inspektur Inspektorat NTB, Wirawan menjelaskan bahwa APBD merupakan hilir dari proses yang cukup panjang.
Dijelaskan di awal tahun pemerintahan menyusun rencana kerja Pemda yang memuat beberapa aspek di antaranya hasil Musrenbang, rancangan teknokratik dan hasil reses DPRD.
Dijelaskan, proses pembahasan APBD sangat panjang dan berliku. Penyusunan secara signifikan melalui rangkaian prosedur yang panjang.
“Apakah APBD disusun secara kilat? Saya katakan tidak. Proses cukup panjang. Ada tahapan pembahasan di DPRD juga,” katanya.
Mengapa APBD 2025 dibahas dengan DPRD NTB yang lama? Wirawan menjelaskan karena ada kekhawatiran jika dibahas bersama DPRD baru akan tertunda dan tidak dapat memenuhi tahapan yang ditentukan dalam regulasi.
“Pembahasan APBD 2025 bukan seperti Bandung Bondowoso. Kenapa sorotan APBD 2025 demikian gencar, padahal adalah jawaban impian kita untuk mendapat APBD yang sehat,” kata dia.
“Baru kali ini kita jujur menetapkan APBD dengan keuangan kita. Hanya 5,7 triliun dibanding 2024 sebesar 6,8 triliun. Karena target pendapatan kita realistis,” ujarnya.
Wirawan menjamin tidak akan lagi potensi hutang di tahun berikutnya karena APBD yang disebut realistis.
*Ragukan Kualitas APBD*
Anggota DPRD NTB, H. Muhammad Aminurulah, mengeritisi penyusunan APBD dilakukan bersama Anggota DPRD NTB lama, bukan yang baru. Padahal masih terbuka waktu dibahas bersama DPRD NTB yang terpilih saat ini.
“Ada apa APBD ditetapkan bulan Agustus padahal aturannya minggu pertama bulan Oktober,” kata dia.
Dia meragukan postur APBD 2025 sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat NTB.
“Kalau APBD kita dipaksa begitu pembahasan dan penyusunan satu hari dan paripurna malam hari. Itu yang saya lihat di jadwal. Harusnya sesuai dengan fungsinya. Bagaimana menyesuaikan anggaran (pengentasan) kemiskinan, bonus demografi,” ujarnya.
*Fokus Penyehatan Anggaran*
Pengamat Ekonomi Dr. H. Iwan Harsono mengatakan idealnya perencanaan APBD dimulai Mei dan pembahasan Oktober-November. Namun setelah dipahami tidak ada evaluasi soal proses, maka proses tersebut dianggap benar.
Sebagai tim yang terlibat pembahasan tersebut, Iwan Harsono mengatakan APBD 2025 fokus pada penyehatan.
“Kita mau realistis. Perkiraan PAD kita turun. Belanja modal kurang. Posisi APBD 2025 belanja pegawai 53 persen,” katanya.
Menurut Iwan, belanja modal juga meningkat dan banyak rasionalisasi di APBD 2025. Pertumbuhan ekonomi pun ditargetkan 6 persen dalam APBD terbaru.
“Walaupun 6 hari tapi dibuktikan hasil evaluasi tidak ada yang mengevaluasi proses,” ujarnya.
*Tuai Kritikan*
Taufik Hidayat mengatakan seharusnya pembahasan APBD 2025 merupakan hak DPRD baru, bukan yang lama, karena memiliki Pokir pada APBD baru.
“Tidak hanya salah legislatif. Tapi eksekutif memberi ruang. Kan bisa tunggu DPRD dilantik baru dibahas,” katanya.
Senada, Iqra mengatakan DPRD NTB yang baru memiliki tanggungjawab terhadap APBD 2025. Dia menyayangkan pembahasan tanpa DPRD baru.
“DPRD NTB saat ini memiliki tanggungjawab moral terhadap APBD. Kasihan jika tidak dilibatkan dalam pembahasan,” ujarnya.
