PRAYAPOST.COM – Sederet rekomendasi dari Komisi I DPRD Lombok Tengah untuk kepala daerah, disampaikan dalan rapat paripurna DPRD baru-baru ini.
Rekomendasi tersebut, merupakan hasil pembahasan gabungan komisi yang dibacakan oleh Juru Bicara Gabungan Komisi, Ahmad Syansul Hadi SH dalam rapat paripurna yang dimaksud.
Adapaun rekomendasi tersebut antara lain untuk:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Sekretariat Daerah (Sekda)
Terhadap masih banyaknya masjid yang belum berbadan hukum,pemerintah daerah harus seger menuntaskan hal ini dan dijadikan prioritas dalam perencanaan anggaran berikutnya;
komisi i mendorong agar pemerintah daerah melakukan pendataan jumlah tpq di kabupaten lombok tengah yang memiliki ijin dan belum memiliki ijinserta melakukan sosialisasi terhadap mekanisme cara memperolah ijin operasional dimaksud;
pemerintahdaerahperlumemaksimalkansosialisasi dan pengawasan terhadap peraturan daerah (perda) yang masih berlaku di kabupaten lombok tengah baik yang dilaksanakan oleh dprd maupun pemerintah daerah. sosialisasi dan pengawasan perda ini untuk memastikan masyarakat memahami dan mematuhi peraturan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
komisiimendorongsekretariatdaerahuntukterus melakukan konsilidasi internal lintas opd di lingkunganpemerintahankabupatenlomboktengah sebagai upaya untuk mensukseskan program pembangunan daerah kabupaten lombok tengah.
2. Inspektorat.
Komisi I mengapresiasi kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan secara berkelanjutan serta pendampingan kepada auditee dalam bentuk consulting baik secara online maupun offline.
Namunkomisiimendorongagarmeningkatkanupaya preventif sebagai langkah pencegahan, salah satunya adalahdengan memperbanyak volume.
kegiatan sosialisasi secara berkala dan merata kepada para auditee; komisi I meminta inspektorat untuk segera merumuskan formasi asn pada tahun berikutnya sesuai kebutuhan mengingat kurangnya jumlah sdm khususnyaauditoryangdimilikiinspektoratsaatini yang dinilai tidak sebanding dengan beban kerja yang dimiliki.
inspektorat harus tetap memprioritaskan penganggaran untuk pelatihansdmapip setiap tahunnya sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sdm yang dimiliki seiring dengan perkembangan zamandan teknologi. untuk itu, anggaran mandatory spending untuk inspektorat agar dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
bkpsdm:
komisi i mendukung upaya bkpsdmuntukterus melakukan koordinasi bersama perangkat daerah lainnya terutama badan keuangan dan aset daerah (bkad) untuk mendapatkan pertimbangan terkait kondisi keuangan daerah dalammelakukan pengadaan asn kedepannya;
melihat pada postur belanja pegawai mencapai 36% pada tahun 2024 komisi i menilai solusi zero growth yang ditawarkan pada tahun sebelumnya perlu diterapkan secara serius dan berkelanjutan yang berdasarkanpada perkembangan kebutuhan pegawai/asn;
komisi i menyarankan agar pemerintah daerah melaluibkpsdmagar terus mendorong asn di kabupaten lombok tengah untuk terus meningkatkankualitas dan kapabilitas asn. hal ini dinilai penting agar asn lombok tengah dapatmengembangkan inovasidanberkontribu siterhadap pembangunan daerah sesuai perkembangan zaman dan teknologi;
komisi i mendorong dan mendukung penuh langkah bkpsdmuntukmelakukan pemetaan jabatan, kebutuhan asn dan peningkatan kapasitas asn sehinggasumb erdayamanusiaasndilo mboktengah mempunyai standar kompetensi yang merata sehinggakedepanprinsiptherightmanontheright place dapat terlaksana;komisi i mendukung langkah bkpsdm untuk melakukan pembinaan disiplin asn di lombok tengah secara berkala.
badanperencanaanpembangunan,risetdaninovasi daerah (bapperida) :.
komisi i mendorong bapperida untukmenyusun program pemerintah daerah untuk penyediaan fasilitas peribadatan yang layak dan cukup pada daerah-daerah pariwisata khususnya di kawasan ekonomi khusus (kek) mandalika disamping kebersihan yang harus dijaga;
komisi i menilai perlunya pemerintah daerah memaksimalkan perumusan perencanaan pembangunanjangkapendek,menengah,dan
panjang untukmasing-masing wilayah setelah melakukan pemetaan potensi yang lebih spesifik seperti program one village one produk;
dprd mendorong agar pemerintah daerah mengaktifkan kembali kecamatan dalam angka (districtinfigure) yang merupakan publikasi yang menyajikandatapokok tentang situasi dan kondisi darisetiap kecamatan di kabupaten lombok tengah gunamengetahuiperkembangandanpotensimaupun situasi masing-masing kecamatan setiap tahunnya;
komisi i mendorong bapperida untukmelakukan konsolidasi program di tingkat opd sehingga tercapai kesinambungan program;
komisi i mendesak bapperida untuk melibatkan legislatif dalam setiap jenjang pembahasan program pembangunan kabupaten lombok tengah.
meminta kepada bapperida untuk menyampaikan perkembangan hasil riset dan inovasi yang telah dilaksanakan selama ini.
dinaspemberdayaanmasyarakatdandesa(dpmd):
komisi i mendesak pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi pasca pelaksanaan pilkades sebagai upaya dalampeningkatan kualitas pelaksanaanpilkadeskedepannyaseperti pelaksanaan sosialisasi terkait peraturan perundang-undanganyangmengaturmengenai pilkades, pemutahiran data pemilu, proses pendaftaran dan penetapan calon, pelaksanaan kampanye dan lain sebagainya;
komisi i merekomendasikan kepada pemerintah daerahmelaluidinaspemberdayaanmasyarakatdan desaagarlebihmeningkatkankegiatanpeningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
komisi i mendesak pemerintah daerah untuk aktif dalampendampingandanevaluasiterhadapseluruh bumdesdikabupatenlomboktengahterutamasekali terkait tata kelola administrasi bumdes;
komisi i mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakanpenertiban dan penegasan batas wilayah administratif khusus pada tingkat kekadusan
terhadapusulan30desapersiapanpemekarantahun
2025, komisi i meminta kepada pemerintah daerah untuk tetap membangunkomunikasi dengan pemerintah pusat secara intensif khususnya dalam upaya untuk mendapatkan kode desa bagi desa definitif maupun pembentukan desa persiapan;
komisiimendorongdpmduntukmelakukanpemetaan desa-desayangsudahdanbelummempunyailembaga adat desa/krame desa dan segera menyusun buku pedoman adat istiadat sasak bersama para “pengelinsir”ataukrameadatmasing-masingwilayah se lombok tengah.
sat polpp:
sebagai opd yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan di bidang ketertiban umum, perlindungan dan ketentraman masyarakat, komisi i
mendesaksatuanpolisipamongprajauntukmenjadi role model kedisplinan di dalam bekerja untuk opd lain;
komisi i mendesak sat pol pp segera melengkapi dokumenmou/nota kesepahaman dengan pihak itdc danangkasapuraterkaitpelibatanpengamanandan penertibandikawasanekonomikhususdanbandara;
dalam rangka mendukung kerja-kerja sat pol pp dalam penegakan hukum daerah, maka satuan pol pp harusdidukungolehalatdanperangkatkerjayang memadai.
bakesbangpoldagri:
komisi i mengusulkan bantuan partai politik dinaikkan menjadi rp. 5.000 per suara;
komisi i mendesak pemerintah daerah untuk lebih maksimal dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika;
komisiimendesakkesbangpoldagriuntukmelakukan kampanye ke desa-desa bersama dengan instansi terkait tentang upaya pencegahan dan bahaya narkoba.
disdukcapil:
komisi i mendesak dinas dukcapil untuk terus meningkatkanpelayanan kepada masyarakat dan kemudahan dalam pembuatan administrasi kependudukan;
komisi i mendesak dinas dukcapil untuk peningkatan kapasitas sdm terhadap peningkatan pelayanan yang baik kepada masyarakat terutama dalam hal kenyamanan;
komisi i mendesak dinas dukcapil untuk mendata inventariskantordansaranaprasaranapenunjang kerja dan pelayanan;
komisi i mendesak dukcapil untuk mengintensifkan koordinasi dengan desa dan kecamatan terkait pelayanan administrasi kependudukan;
komisi i mendesak dinas dukcapil untuk melakukan sosialisasi ke desa-desa dan instansi-instansi terkait sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis online.
badankeuangandanasetdaerah(bkad):
komisi i mendesak pemerintah daerah agar memperbaiki tata keloladan pemanfaatan aset di kabupaten lombok tengah sehingga diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah;
komisi i mendesak pemerintah daerah untuk segera mendata dan menganggarkan pemeliharaan dan perbaikan aset daerah lombok tengah yang berada di luar daerah;
komisi i mendesak bkad terus memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap sdmyang dimiliki untuk meningkatkanketerampilan,inovasi, pengetahuan, maupun kreatifitas;
komisi i mendorong pemerintah daerah untuk meninjau kembali standar satuan harga (ssh) yang digunakan pada perencanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa;
bkad harus segera melakukan verifikasi data aset yangsudahmemilikidanbelummemilikisertifikatdan atau dokumen legal serta berkoordinasi dengan komisi i dan instansi-instansi lainnya.
sekretariatdprd:
komisi i mendesak sekretariat dprd terus mendorongsdmyangberkualitasdansesuaidengan standar kompetensi yang dibutuhkan;
komisi i mendesak sekretariat dprd untuk memaksimalkan media sosial sebagai corong informasikeluarterutamapemberitaanmediacetak dan media online terkait aktivitas dan kerja-kerja dprd;
sekretariat dprd harus menganggarkan pemeliharaan kantor secara maksimal dan berkala setiap tahunnya;
komisi i mendesak sekretariat dprd membuat desain interior gedungdan ruang kerja yang representatif sesuai dengan kebutuhan.
