PRAYAPOST.COM – Minggu, 1 November 2026 – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lombok Tengah resmi mengusung tema “Manifesto PMII Lombok Tengah untuk Mengawal Kemajuan Daerah” dalam momentum pelantikan kepengurusan yang dipimpin oleh Ketua Cabang Lalu Faisal Rabbani dan Ketua KOPRI Citra Nanda Aulia.
Tema tersebut bukan sekadar slogan organisatoris, melainkan sebuah penegasan arah gerakan dan tanggung jawab intelektual PMII dalam mengambil peran strategis terhadap pembangunan daerah. PMII diharapkan mampu menjadi kekuatan moral, intelektual, sekaligus sosial yang senantiasa hadir di tengah dinamika kehidupan masyarakat Lombok Tengah.
Dalam sambutannya, Ketua PC PMII Lombok Tengah, Lalu Faisal Rabbani, menegaskan bahwa pelantikan bukanlah akhir dari proses kaderisasi, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk menghidupkan kembali spirit pergerakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, PMII harus mampu keluar dari rutinitas organisatoris yang hanya berorientasi pada kegiatan seremonial. Organisasi mahasiswa harus memiliki keberanian intelektual untuk membaca persoalan daerah, membangun gagasan, serta menawarkan solusi atas berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan tata kelola pemerintahan.
“Manifesto PMII Lombok Tengah harus menjadi kompas gerakan. Kita tidak ingin PMII hanya hadir dalam ruang-ruang formalitas organisasi, tetapi harus hadir di tengah masyarakat, membaca ketimpangan, mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, sekaligus memberikan gagasan konstruktif bagi masa depan daerah,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa kemajuan daerah tidak boleh hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur, pertumbuhan investasi, maupun capaian angka-angka pembangunan semata. Kemajuan harus mampu dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama melalui pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan, terbukanya lapangan pekerjaan, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan.
Lebih jauh, Faisal menekankan bahwa PMII harus membangun tradisi intelektual yang kuat, memperkuat konsolidasi kader, serta menjaga independensi gerakan agar tetap kritis dan objektif dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Sementara itu, Ketua KOPRI PC PMII Lombok Tengah, Citra Nanda Aulia, dalam sambutannya menegaskan bahwa perempuan tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pelengkap dalam struktur organisasi maupun pembangunan daerah.
Menurutnya, KOPRI memiliki tanggung jawab strategis untuk memperkuat kapasitas intelektual, kepemimpinan, kemandirian, dan keberanian perempuan dalam mengambil peran di ruang-ruang pengambilan keputusan.
“Kemajuan daerah tidak akan pernah utuh apabila perempuan masih ditempatkan pada posisi marginal. KOPRI harus menjadi ruang pembentukan perempuan yang berdaya, berpengetahuan, memiliki keberanian menyampaikan gagasan, serta mampu mengambil bagian dalam menentukan arah perubahan sosial,” ungkapnya.
Citra juga menekankan pentingnya membangun gerakan perempuan yang responsif terhadap persoalan pendidikan, ketimpangan sosial, kekerasan terhadap perempuan, serta terbatasnya ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan.
Baginya, manifesto PMII Lombok Tengah harus memberikan ruang yang setara bagi kader perempuan untuk tumbuh, memimpin, dan berkontribusi dalam menentukan masa depan daerah.
Manifesto Pergerakan dan Tanggung Jawab Daerah
Melalui momentum pelantikan ini, PC PMII Lombok Tengah diharapkan mampu membangun hubungan yang kritis, independen, dan konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
PMII tidak harus selalu berhadap-hadapan dengan pemerintah, tetapi juga tidak boleh kehilangan daya kritis hanya karena kedekatan dengan kekuasaan. Dukungan harus diberikan terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sementara kritik harus disampaikan terhadap setiap kebijakan yang berpotensi menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan.
Pada akhirnya, manifesto ini menjadi penegasan bahwa PMII Lombok Tengah ingin mengambil bagian dalam sejarah perubahan daerah. Sebab, mahasiswa bukan sekadar penonton pembangunan, melainkan bagian dari kekuatan sosial yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan berjalan secara adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“PMII harus menjadi bagian dari solusi tanpa kehilangan keberanian untuk mengoreksi. Sebab, kemajuan daerah membutuhkan kolaborasi, tetapi keadilan membutuhkan keberanian untuk bersikap.”
