PRAYAPOST.COM – Forum Rakyat NTB menggelar hearing ke Poltekkes Kemenkes Mataram guna mempertanyakan kejelasan proyek Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan dan Laboratorium Terpadu yang hingga kini terbengkalai tanpa kejelasan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp70 miliar, proyek ini seharusnya berjalan sesuai jadwal, namun faktanya progres pembangunan tidak jelas. Forum Rakyat NTB mencurigai adanya permainan kotor dan potensi korupsi di balik proyek ini.
Ketua Forum Rakyat NTB, Hendrawan Saputra , SH, menegaskan bahwa proyek ini harus diaudit secara menyeluruh.
“Kami tidak ingin proyek ini menjadi ajang bancakan oknum-oknum tertentu. Uang rakyat Rp70 miliar harus dipertanggungjawabkan! Jika ada indikasi permainan kotor dalam hal ini praktik KKN, maka harus di bawa ke ranah hukum,” tegasnya.
Aldi, SH ketua Forum Rakyat NTB Korwil Lombok Barat juga menyoroti minimnya transparansi dalam proyek ini.
“Mengapa proyek sebesar ini molor tanpa alasan yang jelas? Apakah ada kongkalikong antara pihak kampus dan kontraktor? Jika tidak ada transparansi, kami akan melaporkan masalah ini ke KPK untuk dilakukan audit forensik!” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nurdin, SH yg juga Sekretaris Forum Rakyat NTB Korwil Lombok Barat mengingatkan agar proyek ini tidak bernasib seperti kasus pengadaan alat bantu belajar mengajar (ABBM) tahun 2017, yang merugikan negara miliaran rupiah.
“Jangan sampai proyek ini menjadi sejarah hitam Poltekkes Mataram yang baru. Jika tidak ada kejelasan, maka kami akan menempuh jalur hukum dan menuntut pertanggungjawaban pihak terkait!” katanya.
Ebit Anggota Forum Rakyat NTB menegaskan bahwa jika tidak ada jawaban yang memuaskan dari pihak Poltekkes, maka aksi lanjutan akan dilakukan.
“Jika Poltekkes dan kontraktor tetap bungkam, kami siap turun ke jalan untuk menuntut kejelasan! Jangan biarkan proyek ini menjadi ajang bancakan segelintir orang!” pungkasnya.
Saat dikonfirmasi, Direktur Poltekkes Mataram justru memilih cuci tangan, dengan menyerahkan urusan audit kepada Inspektorat atau BPK.
“Kami serahkan semuanya ke Inspektorat atau BPK untuk melakukan pemeriksaan,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini justru enggan memberikan komentar terkait keterlambatan proyek. Sikap tertutup ini semakin memperkuat dugaan adanya kongkalikong dalam proyek bernilai miliaran rupiah ini.
Forum Rakyat NTB Menuntut:
1️⃣ Dilakukan audit menyeluruh oleh BPK atau KPK untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran.
2️⃣ Kontraktor bertanggung jawab atas keterlambatan dan menjelaskan kendala yang terjadi.
3️⃣ Jika ditemukan indikasi korupsi, segera proses hukum pihak-pihak terkait!
Jika tuntutan ini tidak segera dipenuhi, Forum Rakyat NTB siap melakukan aksi besar-besaran untuk mendesak transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak Poltekkes Mataram.
“Kami tidak akan tinggal diam! Jika proyek ini terus molor dan tidak ada kejelasan, maka jangan salahkan rakyat jika turun ke jalan untuk menuntut keadilan!” tegas Forum Rakyat NTB.
