PRAYAPOST.COM – Aktivist pariwisata NTB sekaligus ketua DPC HPI Loteng protes keras ASN yang membuka lapak UMKM di dalam kantor pelayanan publik yang berada di kantor wali kota mataram.
Berdagang hasil UMKM itu tempatnya di NTB MOL atau Pasar seni bukan memanfaatkan kantor pelayanan publik sebagai tempat berjualan yang dijadikan pasar oleh oknum ASN. Kata Syamsul Bahri kepada media 7/6/2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan keberadaan pariwisata yang menggeliat di pulau Lombok seharusnya pemerintah menangkap peluang kemudian menawarkan konsep yang jitu yang bisa dirasakan manfaatnya bagi semua lapisan wabil khusus para pelaku UMKM. katanya
“Bukan malah mengambil porsi UMKM dengan buka lapak didalam kantor pelayanan publik, para pelaku UMKM ini seharusnya diberikan ruang yang seluas luasnya”
Apakah ASN atau PNS salah melakukan bisnis, red
Tentu tidak karena itu hak setiap warga negara yg di lindungi oleh konstitusi, tapi jangan gunakan fasilitas pelayanan publik untuk kepentingan private. ” ini kan pemerintah sedang menunjukan kebodohannya terutama leading sektor terkait seperti Dispar, Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM. katanya.
Syamsul meminta kepada pemerintah untuk menegur para pembantunya untuk tidak lagi melakukan praktek ini lagi, kalau tidak kami akan segera bersurat ke DPR untuk meminta agar leading sektor terkait atau bila perlu DPR menghadirkan Gubernur, Bupati Wali Kota untuk kita clearkan persoalan ini, cetusnya.
Mereka merekrut semua produk UMKM untuk di pasarkan di NTB Mol tapi disisi lain oknum ASN malah buka lapak di dalam kantor pelayanan publik. ” Ini malah mencaplok porsi mereka para UMKM.
