PRAYAPOST.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat didesak untuk segera menghentikan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, khususnya di Desa Sukarara dan sejumlah desa lain yang dinilai telah memiliki SPPG aktif serta mampu mengakomodasi seluruh penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan tersebut disampaikan oleh Lalu Badri sebagai respons atas potensi pemborosan anggaran negara akibat pembangunan SPPG yang dianggap tidak tepat sasaran.
“BGN Pusat harus segera menghentikan pembangunan SPPG baru di Desa Sukarara, bahkan di desa-desa lain yang SPPG-nya sudah ada dan mampu meng-cover seluruh penerima manfaat,” tegas Lalu Badri, Jumat (31/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga efisiensi keuangan negara. Ia menilai, pembangunan SPPG yang tidak berbasis kebutuhan riil berpotensi memicu pembengkakan anggaran dan berdampak pada pemangkasan dana transfer pusat serta anggaran strategis lainnya.
“Jika ini dihentikan, negara bisa menghemat anggaran lebih besar. Sehingga tidak perlu terjadi pemangkasan dana transfer pusat maupun anggaran lain. Dana Desa yang saat ini ditiadakan pun bisa kembali diberikan ke desa-desa seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Selain itu, Lalu Badri menyoroti masih banyak wilayah di Indonesia yang hingga kini belum tersentuh program MBG. Ia menyebut wilayah selatan Pulau Lombok sebagai salah satu daerah yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Di wilayah selatan Pulau Lombok masih banyak masyarakat penerima manfaat yang belum tersentuh program MBG dan masih menanti bantuan pangan. Kenapa pembangunan SPPG baru tidak dialihkan ke wilayah-wilayah tersebut yang lebih membutuhkan,” katanya.
Ia menegaskan, BGN Pusat harus segera menindaklanjuti persoalan tersebut secara serius. Jika tidak, pihaknya menyatakan akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat, termasuk melalui aksi unjuk rasa.
“Kalau ini tidak ditanggapi secara serius, kami akan terus bersuara. Bahkan jika diperlukan, kami siap mengerahkan massa untuk melakukan aksi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lalu Badri juga mengingatkan adanya dugaan keterlibatan pemodal besar di balik maraknya pembangunan SPPG baru. Ia meminta agar program strategis nasional tersebut tidak dikuasai oleh kepentingan kapitalis.
“Saya mendengar ada pemodal-pemodal dari kaum kapitalis di balik munculnya SPPG-SPPG baru ini. Jangan sampai kemarahan rakyat nanti justru tidak terbendung,” pungkasnya.
