PRAYAPOST.COM – Pemeriksaan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Labulia 2 mengungkap fakta mengejutkan. Alih-alih menunjukkan perbaikan berarti, kondisi dapur dinilai masih jauh dari standar kelayakan yang ditetapkan pemerintah.
Tim pengawas BGN yang turun langsung ke lokasi pada Selasa (10/2/2026) menyebutkan, aktivitas yang dilakukan pengelola sejauh ini hanya berupa pembongkaran gerbang dan pemisahan struktur bangunan. Tidak ditemukan penggantian unit dapur baru maupun perbaikan substansial yang menyentuh aspek sanitasi, keamanan, dan kelayakan operasional.
“Belum ada perubahan fisik signifikan. Kondisi dapur masih tidak standar dan rentan,” ungkap pengawas BGN kepada media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Atas kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB bersama BGN memberikan tenggang waktu tujuh hari kepada pihak pengelola untuk menunjukkan progres nyata. Jika hingga batas waktu itu tidak ada perbaikan berarti, BGN akan menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SP2).
BGN bahkan membuka opsi penutupan permanen dapur MBG tersebut apabila peringatan kembali diabaikan. Sebagai langkah pengawasan ketat, petugas pendamping diwajibkan mengirimkan dokumentasi foto perkembangan perbaikan setiap sore.
Ironisnya, di tengah sorotan serius dari pemerintah pusat, tim wartawan yang melakukan investigasi lapangan justru mendapat perlakuan kasar dari pihak pengelola dapur.
Pemilik dapur bersama sejumlah karyawan memprotes keras aktivitas jurnalistik wartawan, bahkan memaksa penghapusan foto bangunan dapur yang diambil dari luar area. Alasannya, wartawan disebut tidak mengantongi izin pemilik.
“Hapus foto-foto bangunan dapur yang Anda foto itu! Anda tidak ada hak mengambil foto bangunan dapur ini karena tidak ada izin dari pemiliknya!” bentak pemilik dapur, disertai ucapan bernada kasar.
Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius, mengingat program MBG merupakan program nasional yang bersumber dari anggaran negara dan semestinya terbuka terhadap pengawasan publik.
Direktur FP4 NTB, Lalu Habib, menilai tindakan pengelola dapur sebagai sikap berlebihan dan berpotensi mencederai prinsip transparansi program MBG.
Ia menegaskan, tidak ada aturan yang melarang wartawan atau masyarakat untuk mendokumentasikan bangunan maupun menu program MBG, terlebih jika pengambilan gambar dilakukan dari ruang publik.
“Kepala BGN sudah menegaskan bahwa program MBG ini terbuka untuk publik. Jadi wajar jika muncul pertanyaan, ada apa sebenarnya di dapur tersebut sampai wartawan dilarang memotret dari luar?” ujar Lalu Habib.
Menurutnya, BGN harus membuka secara gamblang kondisi dapur MBG Labulia 2 agar tidak menimbulkan kecurigaan publik, mengingat program ini menyangkut kesehatan anak-anak dan dibiayai oleh negara.
Terpisah, Kepala SPPG Labulia 2, Jamaludin, membenarkan hasil pengawasan BGN. Melalui pesan WhatsApp kepada Faktantb.com pada Selasa (10/2/2026), ia mengakui bahwa kondisi dapur saat ini masih dalam tahap progres.
“Iya memang benar dan itu masih progres dari mitra,” tulis Jamaludin singkat.
Media menilai, pengawasan ketat dan keterbukaan informasi menjadi keharusan mutlak agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar berjalan sesuai tujuan, bukan sekadar formalitas yang berisiko mengorbankan kualitas dan keselamatan anak bangsa.
