Polemik Pelantikan KPPS Di Loteng || Gegara Perbedaan Uang Saku.

Senin, 29 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PRAYAPOST.COM – Ketua Kasta Lombok Tengah mengendus Dugaan ada permainan dalam pelantikan panitia KPPS di Kabupaten Lombok Tengah yang  menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah.

Desas-desus ini terungkap setelah adanya laporan aduan  dari beberapa panitia KPPS kepada KASTA NTB  yang menerima honor pelantikan mereka ada perbedaan dengan kabupaten lain.ungkap ketua kasta lombok tengah lalu Suhandi kepada media 29/1/2024.

Baca Juga :  HUT ke-56, Jamkrindo Perluas Kontribusi bagi Perekonomian

kebijakan uang saku Bimtek KPPS 2024 tergantung dari daerah masing-masing .red

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara itu, seorang petugas KPPS di Kabupaten Lombok Tengah yang enggan disebutkan namanya mengaku belum mengetahui, berapa uang yang akan diterimanya sebagai  pengganti transpor atau uang saku.

Baca Juga :  Kejari Loteng Mulai Proses Laporan Kasus Dugaan Penyelewengan DD/ADD Selong Belanak

Namun berkaca pada pelantikan KPPS kemarin, ia hanya mendapatkan snack yang berisikan makanan ringan dan uang saku  berisi Rp.100.rb iya  mengetahui ada perbedaan uang saku yang diterima dengan kabupaten lain di media sosial setelah banyak anggota KPPS unggah besaran uang saku di kabupaten lain.ungkapnya

Lanjut Lalu Suhandi mempertanyakan bentuk transparansi dan kredibilitas dari KPU Loteng.

Baca Juga :  Lapangan Puyung Jadi Lokasi Ketiga Internet Publik di Lombok Tengah

“sama -sama penyelenggara kok ada perbedaan transport yang diterima anggota KPPS dengan kabupaten lain sementara dana menggunakan APBN.sementara itu kabupaten Lotim itu Rp.200rb Lobar Rp.180rb.sementara lombok tengah hanya menerima Rp.100rb saja”.

Sementara yg kita ketahui itu segala bentuk pembiayaan dalam pileg pilpres itu menggunakan APBN yg tentunya di sertakan dengan Peraturan yg sama baik itu aturan PKPU dll.tutupnya.

POST TERKAIT

Dinkes Lombok Tengah Bagikan 1.000 Masker untuk Warga dan Petugas Pascakebakaran Kampung Adat Sade
Target 145 Ribu Penonton & Gerakkan Ekonomi, Persiapan MotoGP Mandalika Terus Dipercepat
Poltekpar Lombok Disiagakan Bantu Warga Korban Kebakaran Desa Adat Sade, Lombok
Aset Jadi Prioritas Kejari Lombok Tengah, Pencegahan Diperkuat, Penindakan Siap Dilakukan
Ketua Komisi IV DPR RI Dorong Penguatan Produksi Bawang Putih untuk Kurangi Impor
Polri Dorong Percepatan Swasembada Bawang Putih, Tanam Serentak dan Panen Raya di Sembalun
Panitia Pilkades Labulia Tetapkan 9.068 DPT Secara Terbuka
Pilkades Serentak 2026, Pengadaan Logistik Kini Dikelola Panitia Desa
Berita ini 6 kali dibaca

POST TERKAIT

Selasa, 25 Agustus 2026 - 17:34 WITA

Dinkes Lombok Tengah Bagikan 1.000 Masker untuk Warga dan Petugas Pascakebakaran Kampung Adat Sade

Minggu, 23 Agustus 2026 - 17:42 WITA

Target 145 Ribu Penonton & Gerakkan Ekonomi, Persiapan MotoGP Mandalika Terus Dipercepat

Minggu, 23 Agustus 2026 - 12:06 WITA

Poltekpar Lombok Disiagakan Bantu Warga Korban Kebakaran Desa Adat Sade, Lombok

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 17:47 WITA

Aset Jadi Prioritas Kejari Lombok Tengah, Pencegahan Diperkuat, Penindakan Siap Dilakukan

Jumat, 21 Agustus 2026 - 05:37 WITA

Ketua Komisi IV DPR RI Dorong Penguatan Produksi Bawang Putih untuk Kurangi Impor

POST BARU