PRAYAPOST.COM — Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, membuka mata seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat bahwa ada sesuatu yang benar-benar busuk di jantung pemerintahan Kabupaten Lombok Barat. Ini bukan lagi sekadar “kesalahan personal” seorang kepala daerah, melainkan potret nyata dari sistem yang dibiarkan rapuh, longgar, dan tanpa kontrol.
Ketua KASTA NTB DPD Lombok Barat, Tantowi Jauhari, tidak menahan kekecewaannya. Ia menyebut OTT ini sebagai tamparan keras bagi seluruh elemen yang selama ini seharusnya menjadi penjaga gerbang tata kelola pemerintahan, terutama DPRD Lombok Barat yang dinilainya justru lebih sering diam ketimbang bersuara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan kejutan. Ini akumulasi dari pembiaran. Selama ini kita sudah berkali-kali mengingatkan soal SiLPA ratusan miliar yang tidak jelas pertanggungjawabannya, soal proyek-proyek yang sarat kejanggalan, soal pengadaan yang terkesan asal jalan. Tapi apa respons DPRD? Nyaris tidak ada gebrakan berarti,” tegas Tantowi Jauhari.
Ia menegaskan, OTT terhadap LAZ harus menjadi pukulan telak yang menyadarkan DPRD Lombok Barat bahwa fungsi pengawasan bukan formalitas rapat dan seremoni, melainkan garda terdepan mencegah kebobrokan seperti ini terjadi lagi.
“Sudah cukup LAZ jadi contoh betapa bobroknya pemerintahan Lombok Barat. Kalau DPRD masih juga bersikap lembek, tidak berani mengevaluasi kebijakan, tidak berani membongkar kejanggalan anggaran, maka mereka sama saja jadi bagian dari masalah, bukan solusi,” ujarnya dengan nada tegas.
Tantowi juga menantang DPRD untuk berhenti bersembunyi di balik prosedur administratif dan segera membuka evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola proyek, anggaran, dan pengadaan barang/jasa di Pemkab Lombok Barat.
“Jangan tunggu KPK datang lagi untuk baru bergerak. DPRD punya kewenangan, punya hak angket, punya fungsi budgeting dan pengawasan. Gunakan itu sekarang, atau masyarakat akan menilai DPRD sama bobroknya dengan yang mereka biarkan terjadi,” pungkasnya.
KASTA NTB menegaskan akan terus mengawal proses hukum ini dan mendesak transparansi penuh dari seluruh pihak terkait, termasuk memastikan tidak ada praktik serupa yang masih bersembunyi di balik proyek-proyek daerah lainnya.
