PRAYAPOST.COM — Di tengah pro dan kontra pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), beredar isu dugaan praktik tidak sehat yang melibatkan oknum Satuan Pelaksana Program Indonesia (SPPI) atau kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah dapur MBG.
Isu yang berkembang di masyarakat menyebutkan adanya dugaan pengambilan keuntungan oleh oknum SPPI melalui kerja sama tidak resmi dengan pemasok atau supplier. Modus yang diduga dilakukan yakni meminta sejumlah uang kepada pelaku UMKM sebagai syarat agar produk mereka dapat diakomodasi dalam program MBG.
Jika tidak memenuhi permintaan tersebut, produk disebut tidak akan digunakan. Dugaan ini dinilai berpotensi memengaruhi kualitas makanan yang diterima oleh para penerima manfaat.Menanggapi isu tersebut, politisi Partai Demokrat, Syamsul Bahri, angkat bicara. Ia mengaku telah lama mendengar kabar serupa, namun hingga kini belum ditemukan bukti konkret sehingga oknum yang diduga terlibat masih luput dari pengawasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya sudah lama mendengar isu ini, hanya saja sampai sekarang belum ada bukti kuat. Karena itu, oknum-oknum tersebut seakan tidak tersentuh,” ujar Syamsul.
Selain itu, Syamsul juga menyebut adanya dugaan penyimpangan dana operasional. Menurut informasi yang ia terima, terdapat indikasi laporan belanja fiktif, di mana dalam laporan administrasi tercatat, namun barang atau kegiatan yang dilaporkan tidak pernah ada.
“Perlu diingat, anggaran MBG ini sangat besar dan bahkan berdampak pada pemangkasan anggaran sektor strategis lain seperti pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Syamsul menilai, di tengah sorotan publik terhadap program MBG, para kepala dapur atau SPPI seharusnya menunjukkan kinerja yang profesional dengan mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Ia juga menyinggung besaran gaji kepala dapur yang disebut mencapai Rp7 juta per bulan.
“Jika dibandingkan dengan guru honorer atau P3K paruh waktu yang telah mengabdi belasan tahun, tentu ini menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat,” katanya.
Atas beredarnya isu tersebut, Syamsul meminta Satuan Tugas (Satgas) MBG baik di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.
“Jangan sampai nanti masyarakat sendiri yang menemukan pelanggaran, lalu berujung pada kemarahan publik dan aksi demonstrasi yang menuntut penutupan dapur MBG atau SPPG di NTB,” pungkasnya.
Syamsul menegaskan, isu ini merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara terbuka. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program MBG.
“Pengelolaan anggaran tidak boleh tertutup. Prinsipnya harus transparan dan akuntabel,” tutupnya.
