PRAYAPOST.COM – Komisi II DPRD Lombok Tengah, tekankan soal Pendapat Asli Daerah (PAD) dalam rekomendasi terbarunya, seperti yang disampaikan dalam paripurna baru-baru ini.
Rapar Paripurna tersebut, mencakup laporan hasik pembahasan LKPJ Kepala Daerah Lombok Tengah tahun 2024 gabungan komisi yang digelar Mei 2025 di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Lombok Tengah.
Juru Bicara Gabungan Komisi, Ahmad Syamsul Hadi SH saat membacakan rekomendasi Komisi II tersebut menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada OPD mitra komisi II antara lain:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah (bapenda).
peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena pendapatan asli daerah menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. selain itu pendapatan asli daerah juga menjadi salah satu tolak ukur untuk mengukur kemampuan otonomi daerah dalam membiayai kebutuhan urusan rumah tangga daerah. oleh karena itu, komisi ii dprd kabupaten lombok tengah meminta kepada pemerintah daerah melalui badan pendapatan daerah agar lebih mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pad dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai target pad yang diharapkan.
salahsatuupayauntukmeningkatkanpendapatan asli daerah yaitu dengan memaksimalkan pengelolaan aset daerah, namun pemerintah daerah belum optimal dalam mengelola sumber daya yang ada, sehingga sampai dengan saat ini, masih banyak potensi ekonomi pada asset yang dimiliki olehpemerintahdaerah, belum dikelola secara baik. oleh karena itu komisi ii dprd kabupaten lombok tengah meminta kepada pemerintah daerah melalui badan pendapatan daerah agar lebih memaksimalkanpengelolaan aset yang ada sebagai sumber pendapatan asli daerah.
dalam hal pemungutan pajak, seperti pajak pbbp2, pajak sarang burung walet dan pajak air tanah. dimana dari beberapa obyek pajak yang ada sebagian besar tidak membayar pajak sesuaidenganketentuanatauaturanyangada,sehingga setiap tahun jumlah piutang pajak selalu meningkat, sehingga ini juga berdampak pada belumoptimalnyacapaianpendapatanaslidaerah. oleh karena itu, komisi ii dprd kabupaten lombok tengah meminta kepada pemerintah daerah melaluibadan pendapatan daerah agar lebih intens melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sebagai upaya untuk memberikan pemahaman terkait dengan pentingnya membayar pajak.
Dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, bapenda diharapkan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga sepertibrilinkatauplatformpembayarandigitallainnya. hal ini bertujuan untuk memperluas akses pembayaran pajak hingga ke tingkat desa.
Terkait dengan masih rendahnya capaian pajak yang bersumber dari pajak pbbp2 hal ini disebabkan karena banyak sppt yang belum dilakukan pemutahiran data. oleh karena itu komisi ii dprd kabupaten lombok tengah mendorongpemerintahdaerahkabupatenlombok tengah agar segera melakukan pemutahiran data pbbp2 agar capaian pajak pbbp2 bisa tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.
Mendorong bapenda untuk melakukan perbaikan dan validasi data obyek pajak terutamayangdatanyamasihdobel.salahsatuupayayangdapat dilakukan adalah dengan mewajibkan setiap transaksi jual beli tanah (bphtb) ataupun pemecahan sertipikat, harus diikuti dengan perbaikan data sppt.
Pemerintah daerah diminta melakukan inovasi dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. salah satu contoh dengan menerapakan system pembayaran pajak 1 pintuyang terkoneksi ke semua opd dan instansi, sehingga jika ada satu obyek pajak yang tidak dibayarkan oleh wajib pajak, maka tidak akan bisa mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah.
perlu ada sosialisasi dalam pembayaran pajak sehingga masyarakat lebih memahami dan menyadariakanpentingnyakewajibanpembayaran pajak.
2. Dinaspenanaman modaldan perijinanterpadu satu pintu (dpmptsp)
Terkaitdengantingginyaanimomasyarakatuntuk melakukan proses pembangunan khususnya di kabupaten lombok tengah dimana dalam proses pembangunan tersebut banyak ijin pbg yang dikeluarkantidaksesuaidenganfisikdan
peruntukanya, oleh karena itu komisi ii meminta kepada pemerintah daerah melalui dinas penanamanmodal dan perijinan terpadu satu pintu agar melakukan pengawasan di lapangan.
Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung percepatan pelayanan, dpmptsp didorong untuk membentuk satgas investasi daerah yang melibatkan lintas sektor, termasuk aparat keamanan dan opd teknis. satgas ini diharapkan dapat mengawal investor sejak proses perizinan hingga realisasi investasi di lapangan.
terkait dengan masih kurangnyainvestor untuk melakukan investasi di kabupaten lombok tengah khususnya di kawasan kek mandalika, hanya 1,1%, ini disebabkan terlalu banyak prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. disamping itu juga terkendala masalah keamanan, infrastruktur, premanisme dan lain sebagainya. olehkarena itu komisi ii meminta pemerintah daerah untuk terus berupaya melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, agarinvestor maumelakukaninvestasi di kabupaten lombok tengah dengan naman dan lancar.
kemudianterkait dengan ijin pbg yang di keluarkan di rumah sakit cahaya medika yang berada di kelurahan leneng, dimana ijin pbg yang
dikeluarkan tidak sesuai peruntukannya dan terkesan dilakukan pembiaran, untuk itu komisi ii dprd kabupaten lombok tengah meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap ijin yang telah dikeluarkan.
terkait dengan semakin maraknya pembangunan retailmoderndikabupatenlomboktengahdimana pembangunan retail modern yang ada, sebagian ada yang menyalahi perdanomor 7 tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, oleh
karenaitukomisiiidprdkabupatenlomboktengah mendorong pemerintah daerah melalui dinas penanamanmodal dan perijinan terpadu satu pintu agar melakukan langkah-langkah menyelesaikanpersoalan yang ada untuk mencegah terjadinya persoalan ditengah-tengah masyrakat.
khusus terhadap pemberian ijin operasional (baik yang baru maupun perpanjangan) lembaga
pendidikanswastayangdisinyalirmemakanwaktu dan biaya yang cukup tinggi, agar diberikan kemudahan. hal ini menjadi penting mengingat sebanyak 601 lembaga pendidikan yang terancam ditutupkarenakesulitan dalam pengurusan perpanjangan ijin operasional.
terhadap investor yang sudah menguasai tanah namun belummelakukan pembangunan sesuai denganrencanainvestasi,haliniharusmenjadi
perhatian pemerintah daerah dengan mempedomani peraturan pemerintah nomor 20tahun2021tentangpenertibankawasandantanah terlantar.
dinasperindustriandanperdagangan.
komisi ii dprd kabupaten lombok tengah mendorongpemerintah daerah melalui dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten lombok tengah agar menyediakan fasilitas toilet danmusholla yang memadai di setiap pasar.
terhadap keberadaan pasar seni yang ada di desa sengkerang dimana sampai dengan saat ini pasar seni tersebut belum dikelola secara maksimal, maka komisi ii dprd kabupaten lombok tengah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya strategis untukmengembangkan keberadaan pasar seni tersebut agar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
keberadaan kek mandalika yang ada di kecamatan pujut, perlu didukung dengan fasilitas yang memadai seperti perlunya pengembangan pasar sengkol menjadi pasar modern, akan tetapi keberadaan pasar sengkol masih terkendala
denganluaslahandimanapersyaratanluaslahan yang dibutuhkan 1 hektar, akan tetapi luas lahanyangtersediahanya85are.olehkarenaitukomisi ii dprd kabupaten lombok tengah meminta kepadapemerintahdaerahagarmelakukanupayaagarluas lahan yang di persyaratkan tersebut bisa terpenuhi.
keberadaan gedung sentra industri hasil tembakau (siht) yang ada desa barebalai perlu segera untuk dioperasikan guna mendorong produktifitas ikm-ikm yang bergerak dibidang pengolahan tembakau dan rokok hal ini menjadi penting mengingat kabupaten lombok tengah disamping sebagai penghasil tembakau juga
sebagaipenghasilcukaidariproduksipengolahan tembakau dan dan rokok, yang dapat meningkatkannilaitambah dan perekonomian masyarakat kabupaten lombok tengah.
mendorong pemerintah daerah untuk mengidentifikasipotensiindustridimasing-masing wilayah sehingga program one village one produck dapat terealisasi.
dinaskelautandanperikanan.
perludilakukankemitraanstrategisdenganpihak swasta maupun kelompok usaha perikanan untuk mengelola bbi secara profesional, berorientasi pasar, dan meningkatkan pad.
komisi ii meminta kepada pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan pakan yang dibutuhkan pada setiap bbi.
terkaitdenganmenurunnyahasilproduksiudang yang disebabkan karena serangan hama penyakit, komisiiimemintadinaskelautandanperikanan
melakukan langkah-langkah antisipasi guna menjaga hasil produksi udang tetap aman.
dinaspariwisatadanekonomikreatiftengah.
dalam rangka mendukung keamanan dan kenyamanan para pengunjung khususnya di kawasan kek mandalika terutama dengan keberadaan para pedagang yang ada sering membuat wisatawan tidak merasa nyaman, maka komisi ii meminta kepada pemerintah daerah untuk
melakukansosialisasidanmemberikan pemahaman kepada para pedagang akan pentingnya mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan
komisi ii mendorong pemerintah daerah untuk membentuk satgas pengamanan pantai yang didukung dengan peralatan dman penganggaran yang lebih baik.
terhadap obyek wisata pantai yang rawan terjadi kecelakaan bagi pengunjung,
pemerintah daerah diminta untukmembuat papan peringatan serta menempatkan petugas pengamanan pantai guna mengantispasi hal-hal yang tidak diinginkan.
untuk mengakomodir pelaku usaha ekonomi kreatif,pemerintahdaerahdimintauntukmembuat creative hub sebagai wadah bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam berkarya dan mengaktualisasikan diri.
mendorong pemerintah daerah untuk membentuk forumpertemuanpemilikhotel,villa,restoran
dan travel agent sebagai wadah komunikasi pemerintah daerah dengan pelaku usaha wisata dalam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan parwisata daerah.
dinaspertaniankabupatenlomboktengah.
terkait dengan program agribisnis yang hanya didukung dengan penganggaran sebesar 112 juta/tahun, komisi ii meminta kepada pemerintah daerah untuk mengalokasi anggaran yang lebih memadai dalam mendukung program agribisnis.
beberapa harga komuditi kebutuhan masyarakat seperti bawang merah, bawang putih dan cabai dimana ini terjadi kenaikan harga setiap tahunnya ketika musim hujan, oleh karena itu komisi ii
mendorongpemerintahdaerahagarbisamenekan kenaikan harga yang terjadi.
terhadap keberadaan holikultura park yang ada di desa lantan, agar pengolaannya dioptimalkan denganmenyusun grand design pengelolaan holtikultura park.
keberadaan pasar hewah di kecamatan praya tengahseringmenimbulkankemacetanpadajalur praya-batunyale yang merupakan salah satu jalan menuju destinasi wisata. untuk itu pemerintah daerah diminta untuk merelokasi pasar hewan tersebut ke lokasi yang lebih representatif.
dalam rangka mendukung kemandirian pangan perlu didukung dengan regulasi yang mengatur tentang lahan pertanian berkelanjutan (lp2b).
perusdabankntbsyariah,bprntbdanjamkrida
terkaitdenganadanyapermasalahyangterjadidi bank ntb syariah pada bulan april 2025 yang berkaitan dengan masalah keamanan it sehingga ini yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun,
oleh karena itu komisi ii dprd kabupaten lombok tengah mendorongagar perusda bank syariah agar meningkatkankeamanan it untuk menjaga kepercayaan konsumen.
mendorong pemerintah daerah selaku pemegang saham pada pt bank syariah ntb untuk melakukan audit forensik terhadap pengelolaandana masyarakat.
untukmemperkuattatakelolaperusadayangada perlu diberikan penambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah agar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan deviden yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah.
dinaskoperasidanukm
mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas sdmyang ada pada dinas koperasi dan ukm.
keberadaan plut perlu didukung dengan anggaranyangmemadaisehinggahajatanawal
dari dibentuknya plut ini sebagai pusat produksi dan pemasaran hasil produksi umkm dapat diwujudkan;
meminta pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi terhadap jumlah umkm yang diklaim mencapai 64.000 lebih,untuk selanjutnya dikelola dan dibina agar menjadi motor penggerak perekonomian daerah;
dinasketahananpangan
komisi ii mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan program food estate sebagai salah satu upaya untuk menjamin keberlangsungan produksi pangan.
perlu meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangkukepentingandalammenjemputprogram pusat yang bisa diimplementasikan di kabupaten lombok tengah;
